Berita Kampus Problematika Bangsa dan Harapan di 2014*
Problematika Bangsa dan Harapan di 2014*04/04/2014PendahuluanErnest Renan mendefinisikan nasionalisme sebagai “jiwa”, suatu asa kerohanian yang dibentuk oleh adanya kesamaan dan kemuliaan sejarah masa lampau, kemudian membentuk keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre ensemble), merupakan solidaritas berskala besar serta kesamaan visi masa depan. Otto Bauer mengatakan nasionalisme adalah suatu kesamaan perangai atau karakter yang terbentuk karena perasaan senasib. Selanjutnya Dr. Hertz dalam bukunya “Nasionality in History and Politics”, mengemukakan empat unsur nasionalisme adalah: hasrat untuk mencapai persatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian dan hasrat untuk mencapai kehormatan. Sejalan dengan teori para pakar diatas, “Kebangsaan Indonesia” terbentuk melalui suatu proses sejarah panjang-gradual-evolutif, dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial yang berkembang sesuai jamannya. Nama Indonesia sendiri pertama kali dicetuskan oleh Cornelis van Vollenhoven – seorang ahli ”Hukum Adat Hindia-Belanda” dan ”Hukum Administrasi Belanda” dari Universitas Leiden – pada awal abad ke-20. Nama yang semula dimaksudkan van Vollenhoven untuk memudahkan penelitiannya tersebut ternyata belakangan turut menyuburkan penyemaian semangat kebangsaan penduduk Hindia-Belanda. Sejatinya semangat rakyat Hindia-Belanda untuk bersatu menjadi sebuah bangsa telah tumbuh jauh sebelum van Vollenhoven lahir pada tahun 1874. Sejarah Nusantara mencatat selama abad ke-19 saja terjadi berbagai perang melawan penjajah Belanda (Padri, Diponegoro, Bali, Aceh, Batak, Banten, dan sebagainya). Dalam abad sebelumnya juga terjadi perlawanan sporadis seperti yang dilakukan Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Makassar serta perlawanan-perlawanan lainnya. Semangat perlawanan dan berbagai perang yang dilatarbelakangi dan didorong oleh ketidakadilan akibat penjajahan, kemudian mengkristal menjadi kesamaan ”Rasa” (common sense) dan terus berproses hingga menjadi kesamaan ”Asa” (common hope), kesadaran bersama (common awareness) yang membuahkan berdirinya Boedi Oetomo, menandai dimulainya ”Kebangkitan Nasional” (1908). Spirit kebangkitan itu seperti menemukan ”titik api”-nya yang semakin memanaskan suhu perjuangan pembebasan bangsa dari penjajahan dan membakar gelora persatuan nasional, ketika tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda dikumandangkan. Hasrat/ sifat ”keakuan” dan ”kekamian” berhasil dilebur menjadi semangat/ jiwa ”kekitaan” yang dicetuskan oleh para pemuda dari berbagai belahan Nusantara: Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Java, Jong Kalimantan, Jong Sumatera dan lain-lain.Itulah momentum lahirnya jiwa ”Kebangsaan Indonesia”. Semangat untuk mengusir penjajah serta meraih kemerdekaan pun terus bergelora dan berproses, kendati para perintis kemerdekaan dan para pejuang harus berhadapan dengan pengadilan kolonial Belanda, bertahun-tahun menjadi penghuni penjara dan berpindah dari satu tempat pengasingan ke tempat pengasingan lainnya. Namun sikap, jiwa dan semangat perjuangan mereka tidak pernah surut,hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dilanjutkan dengan Perang Gerilya dipimpin Panglima Besar Jenderal Soedirman hingga ”Pengakuan Kedaulatan” 1949.Pancasila dan Sistem SendiriProses sejarah perjuangan di atas dengan benderang menunjukan bahwa perjuangan kemerdekaan dan keberhasilan yang diperoleh oleh para perintis kemerdekaan dan para bapak bangsa, pendiri negara tersebut tiada lain karena adanya dorongan; “idealisme, spirit, jiwa dan semangat membara yang tak kunjung padam, disertai sikap tanpa pamrih, rela berkorban dengan korban jiwa sekalipun dan sikap pantang menyerah”. Inilah “sejarah, warisan, nilai” yang melahirkan Kebangsaan Indonesia yang harus selalu dihayati dan dilestarikan, jiwa dan semangatnya harus tetap dinyalakan dalam dada setiap anak bangsa lewat proses pembangunan karakter secara berkesinabungan.Selanjutnya, konsep “Kenegaraan Indonesia” bersumber pada “Pancasila”, buah dari proses kontemplasi panjang dan mendalam para founding fathers yang telah disepakati segenap bangsa untuk dijadikan sebagai pandangan hidup (Weltanschauung), sebagai pedoman yang harus diimplementasikan dalam kehidupan setiap anak bangsa sehingga menjadi jati diri dari bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar negara atau norma dasar (staat fundamental norm) yang seharusnya menjiwai UUD sehingga menjadi landasan dalam praktek pemerintahan negara. Pancasila digali dari akar budaya bangsa sendiri dan dipadukan dengan ideologi serta filosofi yang telah berkembang secara global. Sehingga rumusan tersebut dapat dikatakan sebagai buah perkawinan cantik antara lokalisme dan universalisme, juga antara idealisme dan realisme sehingga membumi, sangat cocok untuk bangsa Indonesia karena berakar dan bersumber pada ranah Keindonesiaan yang ideal sekaligus realistis, visioner dan terbaik dalam upaya mempersatukan bangsa serta mencapai “Tujuan Nasional”. Prof. Syafii Maarif mengapresiasinya sebagai ”masterpiece” (karya agung) anak bangsa dan Jacob Oetama menyebutnya sebagai hasil pemikiran cerdas yang mendahului zamannya.Sistem Demokrasi Pancasila sebagaimana jiwa dari sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Merupakan sistem demokrasi ala Indonesia, suatu cara berdemokrasi yang sudah berabad-abad berakar kuat dalam kultur bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila adalah ”keterwakilan”dengan mengedepankan egalitarianisme, bukan “keterpilihan”. Sebagai contoh empiris, seharusnya suku-suku di Papua, Dayak, Badui, Anak Dalam dan berbagai kelompok etnis/ minoritas diwakili dengan cara “ditunjuk”, bukan dipilih – karena tidak mungkin mereka terwakili dengan cara pemilihan langsung melalui free fight ala sistem demokrasi liberal – agar kepentingan mereka dapat diperjuangkan di parlemen. Keterwakilan juga merupakan perekat bagi masyarakat/ bangsa yang serba majemuk seperti Indonesia. Sebagai perbandingan, Suku Eskimo dan Mohawk di Kanada yang sudah sangat minim jumlahnya, mendapat wakil di parlemen dengan cara ditunjuk. Sementara praktek demokrasi di Indonesia dewasa ini yang sangat liberal dengan mengutamakan keterpilihan, justru “membunuh” prinsip keterwakilan dan egalitarianisme. Prinsip lainnya adalah mengedepankan ”musyawarah-mufakat”. Suatu cara/ mekanisme pengambilan keputusan yang “berpijak pada kualitas ide/ rasionalitas, bukan kuantitas suara”. Ide rasional dan cemerlang yang muncul dari kelompok minoritas, dapat menjadi keputusan bersama lewat mekanisme musyawarah-mufakat. Dengan demikian, sistem demokrasi Pancasila justru memancarkan “respek terhadap minoritas”, sebagai bagian tak terpisahkan dari kemajemukan bangsa yang bersifat kodrati. Adalah salah kaprah yang fatal jika demokrasi diidentikkan dengan voting karena hal itu hanyalah salah satu cara dalam berdemokrasi. Musyawarah mufakat dan penunjukan berdasarkan asas egalitarian pun merupakan cara berdemokrasi yang elegan, benar, etis, dan rasional, yang secara obyektif sangat tepat diterapkan dalam konteks Keindonesiaan. Bahkan sejak 1958 sistem demokrasi tersebut dikembangkan oleh beberapa negara di Eropa dengan sebutan “Consociational Democracy” (demokrasi konsensus),kini negara-negara Skandinavia pun menerapkan sistem demokrasi seperti ini. Model demokrasi seperti ini juga telah lama mengakar dalam masyarakat Jepang yang mereka istilahkan sebagai “nemawashi”, dan tetap eksis serta diterapkan secara konsisten hingga kini, dalam sistem kenegaraan, kemasyarakatan, maupun korporasi.Perlu difahami bahwa sistem demokrasi (apapun) bukan seperti makanan cepat saji yang bisa dipasarkan dimana-mana, bukan merupakan idestatis yang diletakkan di ruang hampa. Melainkan harus ditempatkan dalam realitas atau dikawinkan dengan realisme kehidupan multiaspek masyarakat atau bangsa-bangsa yang majemuk secara kodrati, harus disesuaikan dengan tatanan sosial-budaya lokal/ domestik. Oleh karena itu demokrasi sangatlah variatif; ada yang disebut demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Pemaksaan suatu sistem demokrasi (demokrasi liberal sebagai misal) dalam suatu tatanan masyarakat/ bangsa pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.Berikutnya dalam merumuskan konstitusi yang dijiwai Pancasila, untuk digunakan sebagai pedoman struktural bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, para bapak bangsa/ pendiri negara telah merumuskan sistem kenegaraan dan pemerintahan sebagaimana terstrukturkan dalam UUD 1945 (asli), yang mereka istilahkan sebagai “Sistem Sendiri”. Disain sistem kenegaraan/ pemerintahan tersebut utamanya sebagai akomodasi sekaligus solusi bagi kemajemukan bangsa yang super lebar, serta sebagai konsep strategis dalam pemanfaatan dan pengamanan terhadap semua kekayaan alam yang dimiliki negara, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan sosial secara berkesinabungan. Disain tersebut tidak sama dengan sistem presidensialnya Amerika maupun sistem parlementernya Inggris yang ketika itu menjadi model bagi negra-negara di dunia, karenanya disebut sebagai “Sistem Sendiri” yang pokok-pokoknya sebagai berikut:a. MPR adalah “lembaga tertinggi negara”, pusat kedaulatan rakyat, lembaga pembuat UUD dan berhak meng-amandemen UUD, pembuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih dan mengangkat Presiden-Wakil Presiden. Terdiri dari anggaota DPR yang dipilih serta utusan daerah dan utusan golongan yang ditunjuk. Susunan MPR ini dimaksudkan untuk membulatkan keterwakilan rakyat Indonesia yang amat majemuk.b. Presiden bersama DPR membuat UU yang tunduk kepada UUD.c. Presiden bertanggung jawab kepada MPR, tidak bertanggung jawab kepada DPR.d. Presiden tidak dapat dilengserkan oleh DPR dan DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, Presiden dapat dilengserkan oleh MPR.e. Presiden dipilih oleh MPR, bukan dipilih langsung oleh rakyat.f. Presiden adalah “Mandataris” MPR, harus menjalankan GBHN.g. Dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan tanggung jawab ada pada Presiden.h. Dalam penyusunan APBN, kedudukan DPR lebih kuat daripada Presiden.i. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh DPR dengan hak Angket, hak Interpelasi dan hak bertanya (selain hak budget).j. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR.k. Menteri bukan pegawai tinggi biasa karena dia menjalankan kekuasaan pemerintahan.l. Menteri tidak boleh merangkap sebagai anggota DPR.m. Presiden adalah Kepala Negara merangkap sebagai Kepala Pemerintahan.n. Lama jabatan Presiden ditentukan oleh UUD.Selanjutnya, hal lain yang harus benar-benar dipahami dan dihayati oleh setiap anak bangsa, terlebih para politisinya, serta secara khusus oleh para elit politiknya adalah “makna dari Pembukaan UUD 1945”, yang dapat kita telusuri dalam penjelasannya. Dalam penjelasan ini terurai empat pokok pikiran sebagai disain dari “Struktur Dasar Sistem Kenegaraan/Pemerintahan Negara” yang bersifat ideologis, sehingga tidak boleh berubah. Merubah struktur dasar berarti merubah ideologi bangsa/negara. Selengkapnya,empat pokok pokok pikiran tersebut (dalam naskah aslinya) berbunyi sebagai berikut:1. ”Negara” – begitoeboenjinja – melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar atas persatoean dengan mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia.Dalam ”pemboekaan" ini diterima aliran pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnya. Djadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, negara, menoeroet pengertian ”pemboekaan” itoe menghendaki persatoean, melipoeti segenap bangsa Indonesia seloeroehnja. Inilah soeatoe dasar Negara jang tidak boleh diloepakan.Artinya, negara yang dikehendaki adalah Negara Persatuan, negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terwujud dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu negara harus mengatasi segala faham golongan dan perorangan.2. Negara hendak mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat.Artinya, Indonesia harus merupakan “Negara Kesejahteraan” (Welfare State), di mana negara wajib menghadirkan kesejahteraan sosial. Bukan seperti Sistem Liberal yang menyerahkan sepenuhnya urusan kesejahteraan sosial kepada civil society dan mekanisme pasar, sementara negara hanya sebagai regulator yang tidak boleh melakukan intervensi.3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam ”pemboekaan” ialah negara jang berkedaoelatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan. Oleh karena itoe sistim negara jang terbentoek dalam Oendang-Oendang Dasar haroes berdasar atas kedaoelatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesoeai dengan sifat masjarakat Indonesia.Artinya, menghendaki sistem negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang didasarkan kepada basis kulturalis bangsa yang sudah hidup selama berabad-abad yaitu ”permusyawaratan perwakilan” untuk mencapai kemufakatan. 4. Pokok pikiran jang keempat, jang terkandoeng dalam ”pemboekaan” ialah negara berdasar atas Ketoehanan Jang Maha Esa menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab. Oleh karena itoe Oendang-Oendang Dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan Pemerintah dan lain-lain penjelenggara negara, oentoek memelihara boedi pekerti kemanoesiaan jang loehoer dan memegang tegoeh tjita-tjita moral rakjat jang loehoer.Artinya, Negara harus berdasarkan Ketuhanan YME serta Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyelenggara negara wajib menjamin tegaknya nilai-nilai religiusitas, wajib memelihara dan mewujudkan budi pekerti, kemanusiaan yang luhur serta cita-cita moral. Tujuan akhir dari bernegara adalah terbangunnya ”Keberadaban Global”Itulah Dasar Negara-Pandangan Hidup Bangsa serta Sistem Pemerintahan Negara yang dirumuskan para pendiri negara lewat kontemplasi yang mendalam dan komprehensif, sehingga selain visioner juga membumi, sangat cocok bagi Indonesia yang secara demografis merupakan Negara Kepulauan dan secara demografis memiliki kemajemukan yang sangat lebar. Sayangnya setelah Indonesia merdeka, sepanjang sejarah kemerdekaan Pancasila dan Sistem Sendiri tersebut belum pernah diimplementasikan secara konsisten oleh para politisi serta para pemangku jabatan dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Pada era Orla (Bung Karno), MPR selalu bersifat sementara sehingga menjadi MPRS, label S tersebut member akses kepada eksekutif untuk mengendalikan MPR. Bung Karno jugamenerima keputusan untuk menjadi presiden seumur hidup, dan secara kontradiktif memaksakan Nasakomisasi yang justru bertentangan dengan Pancasila.Lalu pada era Orba (Pak Harto), kendati label S dalam MPR sudah ditiadakan, namun rekrutmen keanggaotaan MPR sepenuhnya berada dalam satu tangan yaitu Presiden, sehingga kooptasi MPR oleh eksekutif terus berlanjut. Pada era ini terjadi banyak deviasi atau penyimpangan dalam implementasi Pancasila karena kepentingan kekuasaan. Pada era reformasi, nilai-nilai tersebut malah dirontokkan dan diganti dengan nilai asing individualisme-liberalisme yang sangat tidak cocok dengan basis kulturalis bangsa kita. Akibatnya, terjadi turbulensi politik/ pemerintahan yang kerap diwarnai anarkhisme, masalah hukum yang kian membesar, dominasi asing dalam ekonomi nasional, serta pergeseran budaya yang kian menjauh dari akarnya.ProblematikaBermula dari reformasi 1998 yang berlangsung tanpa konsep yang jelas dan tanpa kesiapan untuk melakukan perubahan, tanpa kewaspadaan serta tanpa kehadiran pemimpin yang kuat berkarakter. Reformasi hanya sekedar untuk menumbangkan rezim lama yang dianggap otoriter. Menyusul kejatuhan Pak Harto, pemerintahan Habibie telah menggelar demokratisasi (”liberal”) yang pada hakikatnya tidak pas dengan akar budaya bangsa, disertai dinamika demokratisasi yang bergerak amat cepat, demi demokrasi juga dibuka keran kebebasan yang nyaris tanpa batas. Celakanya proses tersebut digelindingkan di tengah arus Globalisasi, maka tak terhindarkan masuknya aneka-ragam ideologi/ paham asing yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai Keindonesiaan seperti Liberalisme-Kapitalisme, Wahabisme, American Evangelism, golongan kiri yang telah bermetamorphosis menjadi Kiri Baru, serta fundamentalisme dan bahkan radikalisme lainnya. Mereka mengintip kesempatan untuk membajak dan mengisi jalannya perubahan di Indonesia, tentu dengan memikul ideologi dan kepentingan masing-masing.Proses selanjutnya pada 1999-2002, dengan dipimpin Ketua MPR Amin Rais, bangsa Indonesia menggelar amandemen UUD 1945. Oleh karena Amin Rais, Habibie dan banyak penyelenggara negara ketika itu sedang “mabuk reformasi” – atau justru mereka memang benar-benar orang Liberalis-Amerikanis-Federalis sejati –, maka terjadilah perubahan mendasar UUD 1945, yang tadinya berorientasi pada “kekuatan negara-bangsa dan konsep negara kesejahteraan yang dijiwai Pancasila”, menjadi UUD yang dijiwai paham individualisme-liberalisme, berorientasi laissez faire-laissez passer, konsep pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat warga (civil society) dan pasar bebas. Perubahan mendasar ini telah mengobrak-abrik “stuktur dasar” sistem kenegaraan kita – seharusnya amandemen UUD tidak boleh merubah struktur dasarnya, seperti yang dilakukan AS, mereka telah melakukan 27 kali amandemen tetapi tidak keluar dari jiwa declaration of independen – yang tercermin dalam “empat pokok pikiran” sebagaimana terpapar dalam “penjelasan Pembukaan UUD 1945”. Ironinya, untuk menghilangkan jejak maka penjelasan Pembukaan UUD 1945 pun telah dihilangkan dalam proses amandemen tersebut. Karena pada dasarnya sistem liberal tidak cocok dengan akar budaya bangsa serta tingkat kedewasaan para politisi kita dalam berdemokrasi pun masih rendah, maka yang muncul mengedepan adalah, kebebasan berdemokrasi. kebebasan berpolitik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berpolemik/ berdebat tanpa mengindahkan etika, bahkan kebebasan mencaci-maki yang tiada berbatas. Kebebasan tanpa batas tadi bertemu dengan feodalisme yang merupakan salah satu ciri negatif dari budaya yang berkembang di Nusantara (Prof. Koentjaraningrat) – yang dimaksud adalah budaya yang memandang status sosial sebagai tujuan hidup – sehingga melahirkan sikap berburu kekuasaan yang meluas, melanda semua lapisan masyarakat. Selain para politisi juga para pengusaha, artis, cendekiawan, sampai tokoh agama. Sikap berburu kekuasaan tadi bertemu pula dengan sistem otonomi daerah (yang beraroma federalis) sebagai persyaratan demokrasi liberal, sehingga membuahkan hasrat pemekaran daerah yang berlebihan dan tidak lagi terkontrol. Latar belakangnya kebanyakan hanya untuk memenuhi libido kekuasaan para elit politik daerah, jauh dari tujuan untuk meningkatkan kemajuan, kemakmuran dan keadilan sosial di daerah. Otonomi daerah pada tingkat Kabupaten/ Kota juga membuat penyebaran korupsi semakin massif sehingga lebih dari separuh jumlah Gubernur-Bupati-Walikota telah berurusan dengan KPK dan Pengadilan Tipikor. Sistem kendali pemerintahan yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan maupun kontrol APBD menjadi sangat lemah. Para Bupati karena merasa dipilih langsung oleh rakyat serta kendali otonomi daerah berada di tangannya, maka rata-rata mereka kurang menghargai dan kurang taat terhadap Gubernurnya. Kondisi ini mengakibatkan menipisnya; ikatan kebangsaan/ nasionalisme, toleransi, semangat bhinneka tunggal ika, serta melunturkan nilai-nilai Pancasila. Tidak berhenti disana, virus individualisme-liberalisme itupun telah menyuburkan sikap; machiavelianisme, budaya transaksional, fanatisme sempit bahkan radikalisme dalam jagat perpolitikan di Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia yang tadinya hidup rukun, damai, penuh keramah-tamahan telah berubah drastis dalam waktu relatif singkat menjadi penuh konflik. Sesuai dengan watak sistem politik/demokrasi liberal yang biasanya berujung pada oligarki kapitalis/ korporasi, maka jenis oligarki tersebut telah mewabah pula di lingkungan partai politik di Indonesia, bahkan diikuti pula dengan oligarki dinasti/ keluarga sebagai akibat belum hilangnya budaya paternalistik. Perekonomian nasional nyaris dikuasai asing, gelombang privatisasi BUMN terjadi tanpa kendali, sehingga kedaulatan ekonomi terampas oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Total utang luar negeri kita (pemerintah dan swasta) pada akhir 2013 telah mencapai Rp. 3000 Triliun, sementara itu Debt Service Ratio (DSR) atau perbandingan antara pendapatan nasional dari total hasil ekspor dihadapkan pada kewajiban membayar utang pokok dan bunganya setiap tahun, telah mencapai 41,4%, prosentase ini telah melampaui lampu merah kemampuan membayar utang. Kesenjangan kaya-miskin tambah meningkat, ditandai dengan Gini Ratioyang mencapai 0,41 (Data BPS, 2012). Gini Ratio setinggi itu menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan ketimpangan pendapatan tingkat menengah, sebuah kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2013 menempati urutan ke 121 dari 185 negara, dengan skor 0,629, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Philipina. Posisi kita hanya berada satu tingkat di atas Vietnam dan negara-negara Indochina lainnya, serta Myanmar dan Timor Leste. Laporan BPS September 2013 mencatat 11,37% (28,55 juta) penduduk Indonesia berstatus miskin. Angka ini dihitung dengan ambang batas kemiskinan BPS yaitu Rp 271.626 per bulan. Bila menggunakan standar Bank Dunia yaitu US$ 2/kapita/hari, penduduk berstatus miskin Indonesia menjadi hampir 100 juta orang. Data BPS lainnya menyebutkan pada Agustus 2012 jumlah penganggur terbuka mencapai 7,6 juta atau sekitar 6,32% dari angkatan kerja 120,4 juta orang. Sementara itu jumlah pekerja paruh waktu, termasuk pengangguran terselubung, mencapai 34,59 juta atau sekitar 29,50%. Di bidang hukum, kita belum memiliki sistem dan kepastian hukum yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi, antara lain karena KUHP, KUHAP berikut hukum acaranya merupakan warisan kolonial sehingga tidak cocok dengan iklim kemerdekaan serta tantangan jaman. Selain itu Legislasi kita pun berjalan lamban, DPR RI tiap tahun hanya hanya mampu menyelesaikan rata-rata kurang dari 50% RUU yang masuk di Prolegnas. Kondisi ini membuat hukum kita tertinggal oleh dinamika sosial, ekonomi dsb. Penegakan hukum masih diwarnai “tebang pilih” hukum hanya runcing ke bawah tapi tumpul keatas akibat seringnya terjadi intervensi politik ke dalam proses penegakan hukum. Kasus besar hukum pun banyak yang terbengkalai bahkan raib. Masalah lainnya adalah terjadinya tumpang-tindih fungsi antar lembaga hukum, terutama antara MA dan KY.Pada akhirnya bermuara pada keruntuhan budaya yang diwarnai dengan lunturnya Pancasila, patriotisme, nasionalisme, semangat Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, gotong-royong, musyawarah-mufakat dsb. Sebaliknya telah tumbuh subur materialisme, hedonisme, konsumtivisme, konflik, anarkhi, tawuran, amuk massa dan sebagainya yang dapat kita saksikan hampir setiap hari di layar televisi atau mass media lainnya.Solusi KedepanDisadari atau tidak, perkembangan situasi nasional sedang dalam keadaan bahaya, dalam situasi explosive. Oleh karenanya urgent bagi kita untuk sesegera mungkin melakukan perubahan atau perbaikan guna mencegah terjadinya perpecahan bangsa, melalui formula solutif “Konsolidasi Kebangsaan”, dengan sembilan langkah strategis, sebagai berikut: 1. Kembali kepada Pancasila dan spirit dasar Pembukaan UUD 1945, dengan melakukan kaji ulang terhadap UUD 2002, serta merevisi semua UU yang bertentangan dengan Pancasila dan mengabdi pada kepentingan asing.2. Melakukan pembangun karakter (character building) secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan karakter harus menjadi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.3. Membangun Kepemimpinan yang kuat. Dalam jangka pendek dengan memanfaatkan Pemilu 2014 agar didapatkan pemimpin yang berjiwa Nasionalis-Pancasilais. Jangka panjang dengan menghidupkan meritokrasi terutama dilingkungan parpol dan birokrasi.4. Melakukan penataan dan penegakan hukum.5. Mengembangkan kembali konsep Wawasan Nusantara. Untuk itu Wawasan Nusantara harus masuk dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.6. Melakukan reformasi parpol dan birokrasi, dengan cara memfungsikan parpol sebagaimana mestinya, menghindari digunakannya parpol hanya sekedar kendaraan politik yang diperjual-belikan. Juga, membangun meritokrasi di lingkungan birokrasi. 7. Membangun ketahanan dan daya saing ekonomi nasional, melaksanakan pasal 33 UUD 1945 ayat (1) sampai dengan (3) dengan konsekuen, mengkanalisasi dampak globalisasi serta liberalisasi ekonomi dengan membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.8. Menghidupkan kembali semangat toleransi dan apresiasi antar agama, bersamaan dengan itu membuat pula program deradikalisasi. 9. Membangun Sistem Pertahanan-Keamanan/ Sistem Keamanan Nasional sesuai dengan prinsip Sishankamrata. Mempadukan penyelenggaraan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan, sedemikian rupa sehingga menghasilkan stabilitas keamanan yang sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional, serta terjaganya kedaulatan bangsa dan negara.PenutupIndonesia sedang dihadapkan pada krisis multidimensi serta perkembangan lingkungan strategis yang luar biasa berkembang cepat dan dinamis sehingga terjadi perubahan mendasar dalam sistem kenegaraan/ pemerintahan yang diikuti perubahan kultural bangsa kita sebagai konsekwensinya. Perubahan atau lebih tegasnya liberalisasi yang tidak sesuai dengan akar-budaya bangsa tersebut berdampak (negatif) sangat luas/multi aspek serta sangat eksesif. Oleh karenanya harus disikapi dan direspon melalui reorientasi, konsolidasi dengan mengangkat dan menghidupkan kembaliPancasila serta spirit yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Responsi ini dilakukan lewat 9 (sembilan) langkah “Konsolidasi Keindonesiaan”. Segenap bangsa Indonesia harus memanfaatkan momentum Pemilu 2014, yang diharapkan akan menjadi jembatan untuk menyebrang kembali pada tatanan nilai Pancasila, menuju pada cita-cita kemerdekaan: menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Semoga..!*Makalah ceramah Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dalam acara "Doa Bersama Menyambut dan Menyukseskan Pemilu 2014" di Kampus Widuri (STMIK-STISIP Widuri), Jumat malam, 4 April 2014. Letjen (Purn) Kiki Syahnakri adalah mantan Wakil Kepala Staf TNI AD.sumber :
header
BEBAS UANG SKS!Semua Program StudiTerakreditasi B :S1 Ilmu KomunikasiS1 dan S2 Ilmu Kesejahteraan Sosial
Ketua Yayasan: Leonie Radius PrawiroKetua STISIP Widuri: Prof. Dr. Robert MZ LawangDosen Luar Biasa:Prof. Martha F. Haffey, DSW, MSW, LCSW (Hunter College School of Social Work of the City, University of New York)
search
Search
Jasa Pembuatan Website By IKT